Golkar: Tanpa PKS, Koalisi Tetap Kuat

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengatakan koalisi pemerintah di parlemen masih kuat bila Partai Keadilan Sejahtera keluar dan menjadi oposisi. "Tidak perlu takut, bila PKS keluar berarti koalisi memiliki 366 suara dan oposisi 194 suara," ujarnya dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 7 April 2012.

Happy menyatakan saat ini komposisi suara di parlemen adalah 423 suara koalisi dan 127 suara oposisi. Kekuatan koalisi tidak akan berubah bila PKS yang memiliki 67 suara keluar dan menjadi oposisi. "Ini saatnya Presiden menunjukkan diri sebagai pemimpin," ujarnya.

Partai Golkar, kata Happy, tidak mau mencampuri urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PKS terkait dengan perjanjian koalisi yang telah dilanggar. Namun Golkar menilai kini adalah saatnya SBY menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin koalisi.

Happy mengatakan SBY tidak lagi memakai pendekatan sebagai pemimpin yang memberikan sinyal-sinyal saja, tapi pemimpin yang memberikan keputusan tegas. Setiap partai yang ikut dalam koalisi tidak hanya memperoleh apa yang menjadi haknya, tapi juga risiko dan hukuman dari setiap tindakannya. "PKS saat ini masih yakin SBY tidak akan mengeluarkan mereka," kata Happy.

Secara legal, kata Happy, partai koalisi terikat peraturan untuk mendukung kebijakan Presiden. Ihwal perbedaan pendapat bila memang tidak ditemukan jalan keluar, partai koalisi harus berhenti. "Bila sudah melanggar tapi tidak berhenti, Presiden yang harus mengambil kebijakan," katanya.

Permasalahan posisi PKS berawal dari penolakan partai itu terhadap usulan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam sidang paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012. PKS sebagai partai koalisi dinilai tidak setia pada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Sejumlah kader Demokrat pada 1 April langsung mengadakan pertemuan dengan SBY untuk mengevaluasi koalisi. Selasa pekan ini SBY juga memanggil Sekretariat Gabungan, kecuali PKS, ke Cikeas untuk membahas nasib partai tersebut.

Hingga saat ini belum ada keputusan jelas mengenai nasib PKS dalam koalisi. PKS sendiri berulang kali menyatakan siap menerima semua risiko atas keputusannya menolak kenaikan harga BBM di rapat paripurna.

SOURCE